Sistem Informasi Agenda Pimpinan

 
<< Agustus 2020 >>
AhadSeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
      
11
22
31
45
54
66
74
82
91
108
114
12 
137
142
151
163
17 
184
192
20 
211
221
231
245
256
263
277
283
291
302
317
     

    List Kegiatan Tanggal 26 Agustus 2020:

Gubernur Riau

Drs. H. Syamsuar M.Si

07:00 wib

Peninjauan Program Kampung Tangguh Nusantara (Gerakan Jaga Kampung Polda Riau) di Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil
Tempat: VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin
Penanggung jawab: POLDA Riau

Gubernur Riau

Drs. H. Syamsuar M.Si

08:00 wib

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara Virtual
Tempat: Gedung Daerah Balai Serindit
Penanggung jawab: KPK RI

Gubernur Riau

Drs. H. Syamsuar M.Si

08:30 wib

Rapat Koordinasi Kegiatan Riau Bertani (Bergerak Tanam Padi) 2020-2024
Tempat: Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau
Penanggung jawab: Pemprov. Riau


Pimpinan Daerah Provinsi Riau

Drs. H. Syamsuar, M.Si

Gubernur

H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.I.P

Wakil Gubernur

Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

Plh. Sekretaris Daerah

Profil Singkat Provinsi Riau

Sejarah Terbentuknya

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No. 258 / M / 1958, Mr. SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.

Visi dan Misi Provinsi Riau

A . Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu:

  • “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia”
  • Berdaya Saing: Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
  • Sejahtera: kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
  • Bermartabat: mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
  • Unggul: menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

B . Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

  • Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
  • Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
  • Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
  • Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
  • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.