Sistem Informasi Agenda Pimpinan

 
<< Oktober 2019 >>
AhadSeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
  
15
24
35
47
57
63
78
86
93
102
111
128
132
146
158
166
177
183
197
207
218
226
236
249
258
2610
2713
287
299
308
318
  

    List Kegiatan Tanggal 06 Oktober 2019:

Gubernur Riau

Drs. H. Syamsuar M.Si

10:00 wib

Menghadiri sekaligus Membuka Pekan Daerah (PEDA) XVI Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Prov. Riau Thn 2019
Tempat: Desa Bumi Mulya Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing
Penanggung jawab: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Perkebunan Prov. Riau

Wakil Gubernur Riau

H. Edy Afrizal Natar Nasution, SIP

17:00 wib

Melepas Keberangkatan Peserta Pekan Kebudayaan Nasional Mewakili Prov. Riau,
Tempat: Gedung Olah Seni Taman Budaya – Dinas Kebudayaan Prov. Riau
Penanggung jawab: Dinas Kebudayaan Prov. Riau

Gubernur Riau

Drs. H. Syamsuar M.Si

19:00 wib

Pembukaan Pelalawan Expo 2019 ke 11 dalam rangka Hari Jadi Kab. Pelalawan ke – 20 Tahun 2019
Tempat: Ruang Publik Kreatif, Depan Kantor Bup. Pelalawan, Pangkalan Kerinci – Riau
Penanggung jawab: Pemkab. Pelalawan


Pimpinan Daerah Provinsi Riau

Drs. H. Syamsuar, M.Si

Gubernur

H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.I.P

Wakil Gubernur

Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

Pj. Sekretaris Daerah

Profil Singkat Provinsi Riau

Sejarah Terbentuknya

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No. 258 / M / 1958, Mr. SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.

Visi dan Misi Provinsi Riau

A . Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu:

  • “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia”
  • Berdaya Saing: Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
  • Sejahtera: kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
  • Bermartabat: mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
  • Unggul: menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

B . Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

  • Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
  • Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
  • Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
  • Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
  • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.